Retret Kepala Daerah Banyak Mengubah Skema Awal, Efisiensi Masih Jadi Alasannya, Termasuk Tidak Bergabungnya Para Wakil Kepala Daerah

JAKARTA – Sebanyak 239 kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan serentak menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu, 16 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemeriksaan ini ditujukan bagi kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa.

Pemeriksaan Kesehatan Dasar di Kemendagri

Menurut Bima, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hanya bersifat dasar, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

Sebab, para kepala daerah telah diminta untuk menyertakan hasil medical check-up lengkap dari daerah masing-masing.

“Jadi, ini yang mereka bawa kemari. Jadi, medical check up-nya sudah yang lengkap di sana. Kalau di sini yang mendasar saja,” kata Bima, Minggu 16 Februari 2025 di hadapan awak media.

Bima juga menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dalam tiga sesi, yakni pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB.

Agenda Pemeriksaan untuk Kepala Daerah dari Wilayah Lain

Pada Senin, 17 Februari 2025, pemeriksaan serupa akan dilakukan bagi 242 kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

“Kita ingin pastikan semuanya dalam kondisi prima di rangkaian-rangkaian pelantikan kemudian pembekalan,” ujar Bima.

Bima juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan di Kantor Kemendagri bukan untuk efisiensi anggaran, melainkan untuk memastikan kepala daerah mendapatkan penjelasan lengkap tentang rangkaian pelantikan.

24 Kepala Daerah Tidak Hadir dalam Pemeriksaan

Dari total peserta yang dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada Ahad, 16 Februari 2025, terdapat 24 kepala daerah atau wakilnya yang tidak hadir.

Beberapa di antaranya telah mengajukan izin karena keperluan lain atau kondisi mendesak, sementara beberapa lainnya tidak diketahui alasannya.

“Saya kira enggak ada isu soal anggaran, ya. Kepala daerah (sudah) melakukan medical check up masing-masing. Kemudian, di sini mengisi isian (registrasi), dilakukan observasi oleh tim medis kami,” ujar Bima.

“Kemudian, teman-teman kepala daerah diberikan penjelasan tentang rangkaian karena nanti ada arahan di hari Selasa, Rabu juga ada gladi bersih, setelah itu pelantikan,” jelas Bima.

Pelantikan dan Retret Kepala Daerah
Pelantikan kepala daerah serentak akan digelar pada 20 Februari 2025.

Sebanyak 481 kepala daerah, termasuk gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota akan dilantik.

Setelah pelantikan, mereka akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-26 Februari 2025.

Wakil Kepala Daerah Hanya Mengikuti Retret di Hari Terakhir

Para kepala daerah yang baru dilantik akan menjalani retret selama sepekan di Magelang, tetapi para wakil kepala daerah hanya diwajibkan hadir pada hari terakhir, yakni 27 Februari 2025.

Bima Arya menjelaskan alasan pembatasan ini.

“Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah.

Tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” kata Bima Arya di Jakarta, Minggu 16 Februari 2025.

Menurut Bima, keterbatasan kapasitas tenda tempat menginap menjadi alasan utama mengapa wakil kepala daerah hanya diikutsertakan di hari terakhir.

“Jadi karena di tenda, tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau seribu. Kita harus mencarikan lagi, begitu.

Jadi untuk sementara tahapan ini, wakilnya bergabung di ujung saja,” ungkapnya.

Namun, Bima tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang wakil kepala daerah juga akan mendapatkan pembekalan dalam format yang berbeda. (*)