Minggu, 05 Mei 2013

Penyelesaian Batas Muratara tak Sederhana

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan persoalan batas wilayah calon Kabupaten Musi Rawa Utara (Muratara) bukan hal sederhana layaknya menetapkan cakupan wilayah suatu daerah, melainkan ada persoalan menyangkut investasi di daerah tersebut. "Saya menerima surat dari pengusaha-pengusaha terkait soal izin tambang, mempertanyakan siapa yang berhak mengeluarkan izin. Ada beberapa PT (perseroan terbatas) di situ, maka dari itu tidak sesederhana yang kita bayangkan," kata Mendagri di Jakarta, Jumat. Calon Kabupaten Muratara akan mekar dengan daerah induknya, yaitu Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan peta, Kabupaten Musi Rawas berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. Jika nanti disahkan DPR, maka Muratara akan berbatasan dengan Musi Banyuasin dan Sarolangun. Dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Muratara berbenturan dengan persoalan sumur gas bumi Suban IV, yang akhirnya disepakati tetap menjadi milik Kabupaten Musi Banyuasin. Kesepakatan itu juga telah sampai ke Kementerian Dalam Negeri melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti, dan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari. Selain itu, penetapan batas wilayah Muratara juga terhalang dengan satu desa yang dihuni banyak transmigran dan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Persoalan desa tersebut juga sudah diselesaikan. Namun, satu batas lagi masih belum mencapai kesepakatan antargubernur, yaitu terkait Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. Sarolangun memiliki sumber daya alam yang tidak sedikit, antara lain batubara, minyak bumi, biji besi, dan emas. Di Kabupaten Sorolangun saat ini juga beroperasi dua sumur minyak milik TAC Pertamina EP-BWP Meruap dan PT Petrochina. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan mengatakan Peraturan Mendagri (Permendagri) terkait batas wilayah Muratara belum dapat diterbitkan jika persoalan cakupan batas wilayah belum diselesaikan di tingkat daerah. "Kalau selesai semua soal batas wilayah tersebut, akan diterbitkan Permendagri tentang batas Musi Rawas dan Muratara," kata Djohermansyah di kantornya, Jumat. Permendagri itu nantinya yang akan digunakan sebagai dasar bagi DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Muratara. Sejumlah syarat terkait pembentukan DOB untuk Kabupaten Muratara sudah terpenuhi, hanya tinggal mengenai cakupan batas wilayah itu yang belum final. "Syarat-syarat lain sudah terpenuhi, soal penduduk dan potensi ekonomi bagus, serta masalah administratif juga sudah selesai termasuk fisik kewilayahan. Tinggal soal cakupan wilayahnya ini yang belum selesai," ujarnya.(ant/hrb)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Total Pageviews

Return to top of page Copyright © 2012 | muratara.com Converted into Blogger Template by wongblagak